Berita Kendari, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat proses validasi data pertanahan. Hal itu dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik lahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Validasi data ini harus memiliki strategi khusus. Saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, dan ini momentum penting untuk mempercepat pembenahan,” ujar Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Sultra, Rabu (28/5/2025).
Ia menekankan, mayoritas tugas ATR/BPN adalah memberikan pelayanan publik, sehingga perbaikan pelayanan harus menjadi prioritas. Ia menyoroti dua isu utama yang kerap dikeluhkan masyarakat: lamanya proses dan pungutan liar.
“Solusinya, kita perlu menyederhanakan proses bisnis, memperkuat teknologi informasi, dan meningkatkan kualitas SDM,” tegasnya.
Menteri Nusron menambahkan bahwa penguatan kapasitas dan integritas pegawai penting dilakukan, mulai dari petugas loket hingga kepala kantor. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang mengatur jalur karier ASN ATR/BPN.
Rapermen ini juga mencakup rotasi, mutasi, dan sertifikasi manajemen risiko, agar setiap ASN memiliki kejelasan jenjang karier, masa penugasan, dan pengembangan kompetensi.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif, khususnya dengan Komisi II DPR RI, untuk memperkuat program pertanahan di daerah. “Ini kolaborasi kebangsaan. Kita butuh kerja sama lintas lembaga demi pelayanan publik yang lebih baik,” tandas Nusron.
