Berita Ciamis, Asajabar.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan, meminta peningkatan pendapatan dan penerapan meritokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Senin (8/1/2024).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, Bupati menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pendapatan dengan fokus pada potensi kehilangan (potential loss) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi yang dimiliki harus menjadi kajian, sehingga nanti Bapenda juga bisa bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bagaimana menetapkan rencana dalam kerangka meningkatkan pendapatan kita,” ujar Nurdin.
Selain itu, Bupati juga meminta BPKAD untuk mengidentifikasi aset yang tidak bergerak (idle), yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pendapatan Pemkab Garut.
Begitu pula dengan retribusi parkir diharapkan bisa dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan PAD Pemkab Garut.
Dalam konteks meritokrasi, kata Nurdin, Badan Kepegawaian dan Fiklat (BKD) Kabupaten Garut diminta untuk melakukan studi tiru atau semacam pembelajaran ke Kabupaten/Kota lain mengenai konsekuensi atas diraihnya nilai A untuk meritokrasi.
Nurdin menilai langkah-langkah tersebut sebagai tanggung jawab dan warisan Bupati dan Wakil Bupati sebelum meninggalkan Pemkab Garut, untuk memastikan peningkatan tanpa silang pendapat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Artinya dari satu sisi kita tidak perlu lagi ada kegiatan open biding, nah ini juga yang diminta oleh beliau ke BKD untuk segera melihat dan merumuskan, sehingga nanti besok untuk menetapkan eselon II itu tidak perlu lagi lelang terbuka open biding,” ucapnya. (ASEP/ASAJABAR)
