Berita Ciamis, Asajabar.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ciamis terus melakukan berbagai upaya intervensi guna menurunkan angka stunting di wilayahnya. Intervensi yang dilakukan meliputi intervensi spesifik dan sensitif, dengan fokus utama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, serta keluarga berisiko.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Ciamis, dr. Eni Rochaeni, menjelaskan bahwa intervensi spesifik menjadi tanggung jawab utama Dinkes,” ucapnya kepada Asajabar, Rabu (23/4/2025).
Salah satu bentuknya adalah pengawalan ibu hamil, khususnya mereka yang mengalami anemia atau Kekurangan Energi Kronis (KEK), karena kondisi tersebut berisiko melahirkan bayi stunting.
“Pengawalan dilakukan sejak masa kehamilan, termasuk bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah (BBLR), karena berisiko gizi buruk yang bisa menjadi pintu masuk ke stunting,” ujar dr. Eni.
Selain itu, remaja putri juga menjadi sasaran intervensi dengan pemberian tablet tambah darah secara rutin setiap Rabu di sekolah. Ini untuk mencegah anemia sejak dini yang berisiko saat hamil kelak.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga mengidentifikasi dan mengintervensi keluarga berisiko melalui program Gerabah Stunting Manis yang menyasar calon pengantin, keluarga tanpa sanitasi layak, serta yang belum menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memiliki rencana aksi daerah penurunan stunting. Misalnya, jika di suatu keluarga ada ibu hamil namun belum memiliki akses air bersih, maka instansi terkait seperti Dinas PUPR akan turun tangan,” lanjutnya.
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal juga terus digencarkan. Data dari tiap Puskesmas menjadi acuan untuk intervensi berbasis kebutuhan lapangan. Untuk balita dengan gizi buruk, intervensi wajib dilakukan hingga kondisi membaik.
Dinkes juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penganggaran dan pengadaan PMT.
“Tiap tahun, Puskesmas mengusulkan data jumlah balita gizi kurang atau gizi buruk. Usulan tersebut kemudian diajukan ke Kemenkes untuk mendapat alokasi PMT,” jelasnya.
Terkait kenaikan angka stunting pada 2023, dr. Eni menyebut hal itu disebabkan oleh perubahan metode survei dari SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), bukan karena lonjakan kasus yang signifikan.
Untuk mempercepat penurunan stunting, sejak 2023, pelaporan dilakukan secara mingguan di setiap Puskesmas, bukan bulanan seperti sebelumnya. Tim pemantau ditugaskan untuk mengawal kondisi anak-anak secara intensif.
Hingga awal 2025, tercatat sekitar 125 anak dengan gizi buruk sedang dalam pemantauan.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas semua. Sebab kalau tidak ditangani, anak dengan gizi buruk bisa meninggal atau menjadi stunting,” tegasnya.
Penanganan juga didukung oleh dana dari berbagai sumber, termasuk APBD, anggaran desa, dan CSR. Salah satu program yang berjalan adalah Bapak Asuh Anak Stunting yang melibatkan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Ciamis.
“Peningkatan kapasitas kader juga terus dilakukan, terutama pelatihan pengolahan makanan sesuai kebutuhan nutrisi. Sebab merekalah yang memproduksi PMT lokal di tingkat desa,” pungkasnya. (TONY)
