Berita Kota Tasik, Asajabar.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya menilai persoalan kemiskinan masih menjadi faktor utama tingginya angka stunting di daerah tersebut. Karena itu, penanganan stunting dinilai tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi juga harus dibarengi perbaikan kondisi sosial dan pembangunan wilayah.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Chandra, mengatakan persoalan stunting memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan perhatian menyeluruh, termasuk pemetaan kondisi wilayah dan pemerataan pembangunan di Kota Tasikmalaya.
“Kunci utama persoalan stunting sebenarnya adalah kemiskinan. Karena itu, yang harus dipikirkan juga bagaimana kondisi wilayah dan masyarakatnya,” ujarnya.
Dicky menjelaskan, masih terdapat sejumlah wilayah di Kota Tasikmalaya yang membutuhkan perhatian pembangunan lebih optimal, terutama daerah yang sebelumnya berstatus desa dan kini berubah menjadi kelurahan. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap minimnya anggaran pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial karena menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra Hendriana, mengatakan angka stunting di Kota Tasikmalaya masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya berada di angka 19 persen. Sedangkan berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka stunting tercatat sekitar 11 persen.
“Perbedaan itu terjadi karena metode penghitungan yang digunakan berbeda,” katanya.
Menurut Asep, Pemerintah Kota Tasikmalaya terus melakukan evaluasi dan penguatan program percepatan penurunan stunting bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, media, dan masyarakat.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja. Harus ada kolaborasi dari berbagai pihak,” ujarnya.
Selain faktor gizi, Asep menyebut tingginya angka stunting juga dipengaruhi persoalan sanitasi, akses air bersih, hingga kondisi lingkungan masyarakat.
Karena itu, upaya penurunan stunting dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
“Stunting bukan hanya persoalan makanan atau gizi saja, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, air bersih, dan lingkungan,” pungkasnya.
