Berita Jakarta, Asajabar.com – Pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait aspek fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan, dan mitigasi bencana alam.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan sejumlah instrumen hukum yang mendukung analisis daya dukung lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025)., menegaskan pentingnya regulasi yang selaras dengan kelestarian lingkungan.
“Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memasukkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penyusunan tata ruang,” ujarnya.
Menurut Ossy, rencana tata ruang yang terperinci dan berbasis kebutuhan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan bencana.
“Kami terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akurat dan relevan. Dengan RDTR yang baik, pembangunan yang dihasilkan akan berkualitas,” tambahnya.
Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendukung pencapaian visi pemerintah melalui Asta Cita.
“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur harus mendukung sektor kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana,” ujar Menko AHY.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meminta agar program kerja Kemenko Infrastruktur 2025 mendukung pembangunan yang berfokus pada mitigasi bencana, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia unggul.
“Agenda strategis Kemenko PMK sangat dipengaruhi oleh kontribusi Kemenko Infrastruktur, sehingga dukungan dalam pembangunan ini menjadi sangat penting,” katanya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah wakil menteri dari berbagai kementerian.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir bersama pejabat eselon satu Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah, Sepyo Achanto.
Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah optimis pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
