Berita Pekanbaru, Asajabar.com – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang ibu hamil berinisial MA di Pekanbaru memasuki babak baru. Kepolisian Daerah (Polda) Riau secara resmi melimpahkan penanganan perkara tersebut ke Polresta Pekanbaru guna mempercepat proses hukum.
Informasi pelimpahan kasus ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Riau melalui Kaur Mitra Humas, AKP Mida Nainggolan. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan lanjutan.
“Kasus ini telah diserahkan ke Polresta Pekanbaru agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (31/3/2026).
Meski demikian, proses administrasi pelimpahan perkara disebut masih berlangsung. Polda Riau saat ini masih menunggu penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk surat pelimpahan laporan.
“Kami masih menunggu TTE untuk Surat Pelimpahan Laporan,” tambahnya.
Di sisi lain, kuasa hukum korban, Muhamad Alif Septianto, S.H., menyampaikan sikap skeptis terhadap pelimpahan tersebut. Ia menilai, langkah tersebut belum tentu menunjukkan keseriusan penanganan kasus apabila tidak diikuti percepatan proses hukum.
“Jika pelimpahan ini tidak disertai percepatan, maka patut diduga hanya sebatas pemindahan tanggung jawab, bukan penegakan hukum yang serius,” tegas Alif.
Pihaknya juga mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dalam kasus ini, yakni Pasal 446 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 447 KUHP tentang penganiayaan, dengan pemberatan karena korban dalam kondisi hamil tua.
Lebih lanjut, kuasa hukum korban memberikan ultimatum kepada Polresta Pekanbaru untuk segera menetapkan tersangka dalam waktu tujuh hari.
“Kami beri batas waktu tujuh hari untuk penetapan tersangka. Jika tidak ada perkembangan, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk praperadilan,” ujarnya.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi rentan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kecepatan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
Sumber : https://klikindonesia.co
