Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029.
Rakor yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin, 17 Maret 2025.
Dalam rakor tersebut, Menteri Nusron Wahid menjelaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memastikan keberhasilan proyek ILASPP.
“Kami akan melakukan pertemuan setiap bulan untuk memantau serta mengontrol pengembangan dan dinamika proyek ini,” ujar Menteri Nusron.
Proyek ILASPP bertujuan untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Fokus utama dari proyek ini adalah penyelesaian kadastral, khususnya untuk Areal Penggunaan Lain (APL) di sektor Kehutanan dan Transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menambahkan bahwa integrasi data nasional merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi.
“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam hal penyelesaian masalah lahan,” ujar Viva.
Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, yang juga menjadi tuan rumah dalam rakor ini, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan ILASPP.
“Kami telah menyiapkan tim teknis yang akan bertanggung jawab untuk kebutuhan peta dalam proyek ini,” jelasnya.
Rakor kali ini dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Hadir juga mendampingi Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati beserta jajaran.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia dapat lebih terkoordinasi dan efisien, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
