Menteri ATR/BPN Teken MoU dengan PUI, Dorong Pemanfaatan Tanah Wakaf

- Redaktur

Kamis, 17 April 2025 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN.

Berita Sukabumi, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI), Rabu (16/4/2025).

Penandatanganan ini berlangsung di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, dan menandai dimulainya kerja sama strategis dalam pengelolaan tanah wakaf secara produktif.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya pemanfaatan tanah, termasuk tanah wakaf, secara adil dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Nusron.

Baca Juga :  Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan tanah negara tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mempercepat pelayanan pertanahan dan pengamanan aset wakaf.

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan berharap asistensi dari BPN terhadap pengelolaan tanah wakaf dapat dimaksimalkan.

“MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kementerian ATR/BPN turut menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi. Sertipikat tersebut mencakup tanah milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, serta musala.

Baca Juga :  Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan

Usai acara, Menteri Nusron bersama rombongan melakukan ziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Staf Khusus Menteri Muda Saleh, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kakanwil BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Majelis Syura PUI Nurhasan Zaldi, serta sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya.

Berita Terkait

Masyarakat Diminta Pahami Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT
KAN Sitapa Nilai Sertipikat Tanah Ulayat Perkuat Perlindungan Aset Nagari
Rakor ATR/BPN dan Kepala Daerah Kalsel Bahas LP2B hingga Legalitas Sawit
Sertipikat Elektronik dan Sentuh Tanahku Permudah Verifikasi Data Pertanahan
Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang
Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN
Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 22:19 WIB

Masyarakat Diminta Pahami Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Senin, 18 Mei 2026 - 21:58 WIB

KAN Sitapa Nilai Sertipikat Tanah Ulayat Perkuat Perlindungan Aset Nagari

Senin, 18 Mei 2026 - 21:48 WIB

Rakor ATR/BPN dan Kepala Daerah Kalsel Bahas LP2B hingga Legalitas Sawit

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:25 WIB

Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:55 WIB

Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:38 WIB

Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN

Sabtu, 16 Mei 2026 - 23:19 WIB

Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Sabtu, 16 Mei 2026 - 23:08 WIB

Wamen Ossy Dorong Reformasi Struktur Kantah agar Lebih Adaptif terhadap Dinamika Wilayah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!