Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa selama satu tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat kasus baru sengketa tanah yang muncul.
Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, terus memperkuat sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akuntabel guna mencegah terjadinya sengketa tanah baru yang dapat merugikan masyarakat.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, sengketa tanah yang saat ini masih ditangani kementerian merupakan kasus lama yang muncul sejak beberapa tahun sebelumnya.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada sekarang adalah masalah residu dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun yang lalu,” jelasnya.
Menteri Nusron menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai regulator memiliki tanggung jawab untuk memperkuat aspek pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membangun sistem pertanahan dan tata ruang yang akurat, transparan, dan akuntabel.
“Melawan mafia tanah yang paling efektif adalah dengan memperbaiki sistem di internal. Membuat sistem yang akurat dan akuntabel agar tidak bisa dibobol atau diakali,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat mekanisme pengawasan dan digitalisasi layanan untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan di sektor pertanahan.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana pertanahan sepanjang 2025, tercatat total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun. Selain itu, terdapat sekitar 13 ribu hektare bidang tanah yang berhasil diselamatkan dari potensi kejahatan pertanahan.
Menteri Nusron menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara. Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.
