Berita Jakarta, Asajabar.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dengan menyampaikan lima langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Dalam sambutannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (6/10/2025), Pudji menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan ILASPP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji.
Ia kemudian memaparkan lima langkah utama percepatan kinerja ILASPP, yakni:
Mengoptimalkan potensi anggaran yang belum terserap melalui kegiatan potensial di Triwulan IV.
Melaksanakan kajian dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan mitra terkait.
Memperkuat peran Steering Committee agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terarah.
Mempercepat proses pengadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Menyusun Annual Work Plan (AWP) 2026 yang harus disampaikan ke Kementerian Keuangan paling lambat November 2025 sesuai ketentuan Loan Agreement.
Pudji juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.
“Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable dan sesuai standar yang disepakati,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh pelaksana program untuk meninggalkan sekat birokrasi dan fokus pada hasil nyata.
“Jangan puas dengan seremonial atau angka di atas kertas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil yang benar-benar terasa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, dari 2025 hingga 2029, dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
“Per 30 September 2025, realisasi kinerja anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp44,226 miliar atau 9,03 persen dari total pagu Rp0,49 triliun,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Task Team Leader World Bank, Willem van der Muur, menilai dua aspek penting yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan ILASPP, yakni pengadaan (procurement) dan mitigasi risiko. “Kami berharap misi ini berjalan lancar dan produktif, serta memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam mencapai tujuan proyek ini,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal; jajaran Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank.
