Berita Ciamis, Asajabar.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis menggelar lokakarya hasil kegiatan sekolah lapang dan pendampingan Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB), di Aula DPKP Kabupaten Ciamis, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, jajaran DPKP Kabupaten Ciamis, penyuluh, pendamping, serta para petani peserta sekolah lapang PSRLB.
Kepala Bidang Penyuluhan DPKP Kabupaten Ciamis, Novi Nuryanti, mengatakan program tersebut memberikan perubahan terhadap pola pikir petani dalam mengelola lahan pertanian.
Menurut Novi, sebelum mengikuti sekolah lapang, sebagian petani cenderung hanya berorientasi pada kegiatan budidaya dan hasil produksi. Setelah mendapatkan pendampingan PSRLB, petani mulai memahami pentingnya kondisi tanah, penggunaan bahan organik, serta pengamatan perkembangan tanaman.
“Setelah kami ajak belajar PSRLB, mereka mulai terbuka hati dan pikirannya. Mulai dari uji fisik tanah, kami bekali dengan ilmu, kemudian mereka menerapkan dan mengamati perkembangan tanaman dari minggu ke minggu,” kata Novi.
Ia menuturkan, pada awalnya sejumlah petani sempat meragukan kemampuan pertanian organik dalam menghasilkan produksi yang tinggi. Namun, keraguan tersebut mulai terjawab setelah petani menerapkan metode sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Salah satu metode yang diperkenalkan adalah sistem pertanian organik dengan penanaman benih muda, penanaman satu bibit, serta penanaman dangkal untuk mendorong perkembangan akar secara horizontal.
Petani juga diarahkan menggunakan kompos dengan takaran sekitar 5-7 ton per hektare. Pengelolaan air dilakukan dengan tidak terus-menerus menggenangi tanaman padi.
Selain itu, dilakukan penggarokan sebanyak empat kali. Menurut Novi, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengendalikan gulma, tetapi juga membantu merangsang pertumbuhan akar dan jumlah anakan tanaman.
“Ketika akar diputus, akan muncul ruas dan anakan. Ini yang membedakan antara teknologi pertanian organik dengan metode lainnya,” ujarnya.
Novi mengatakan, hasil penerapan metode tersebut di sejumlah wilayah menunjukkan produktivitas yang cukup baik. Salah satunya pada lahan seluas satu hektare di Cigembong yang menghasilkan rata-rata 8,56 ton per hektare berdasarkan hasil ubinan.
Angka tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pertanian ramah lingkungan tidak selalu identik dengan produktivitas yang rendah.
Selain berpotensi meningkatkan hasil produksi, metode tersebut dinilai dapat menekan biaya produksi karena petani didorong mampu membuat sebagian kebutuhan pertaniannya secara mandiri.
“Ketika produksi lebih banyak, kualitas lebih tinggi, harga lebih tinggi, dan biaya produksi bisa ditekan karena mereka bisa membuat sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” katanya.
Menurut Novi, penerapan pertanian sehat dan ramah lingkungan juga memiliki manfaat lain, seperti mengurangi penggunaan bahan kimia, meningkatkan kemandirian petani, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemberian materi, tetapi juga oleh kemauan dan kesadaran petani untuk menerapkannya.
“Tantangan memang harus diawali dengan membangun minat dan niat. Ketika orangnya tidak niat dan tidak minat, diberikan materi sebanyak apa pun tidak akan masuk,” ujarnya.
Novi mengatakan, pendekatan PSRLB juga melibatkan unsur masyarakat, termasuk kalangan pesantren dan tokoh agama. Hal tersebut dilakukan karena program tidak hanya berorientasi pada produksi pertanian, tetapi juga membangun kesadaran menjaga lingkungan.
“Niatan kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi ingin membangun kesadaran untuk sama-sama menjaga alam demi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan,” katanya.
Perluasan Pertanian Organik
DPKP Kabupaten Ciamis, lanjut Novi, berupaya memperluas penerapan pertanian organik ke wilayah yang belum tersertifikasi.
Saat ini, lahan pertanian organik yang telah tersertifikasi di Kabupaten Ciamis disebut mencapai sekitar 54,6 hektare. Sementara pada 2026, program PSRLB diarahkan untuk memperluas penerapan pertanian ramah lingkungan sekitar 10,5 hektare.
Sekolah lapang tersebut dilaksanakan di lima wilayah, yakni Pamarican, Cigembor, Sadananya, Panumbangan, dan Cisaga.
Menurut Novi, perluasan program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah, terutama ketersediaan air.
“Kalau di daerah yang tidak ada irigasinya, tidak bisa kami paksakan karena bisa gagal panen. Kalau masih ada sumber air, kita dorong dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan,” katanya.
Untuk wilayah yang mengalami kekeringan tetapi masih memungkinkan ditanami, petani dapat diarahkan menggunakan varietas yang lebih tahan terhadap kondisi kekurangan air
“Kalau sudah tidak ada air, jangan dipaksakan. Kami khawatir petani rugi,” ujar Novi.
Novi juga menyinggung pengalaman petani menghadapi persoalan pupuk pada 2022-2023. Kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong bagi petani untuk belajar membuat pupuk secara mandiri.
“Pada saat itu kami berusaha membuat pupuk bersama para petani dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia berharap kemampuan tersebut terus dikembangkan sehingga semakin banyak petani yang mampu memproduksi pupuk sesuai SOP.
Penyuluh Perlu Terus Tingkatkan Kompetensi
Sementara itu, Koordinator Umum II Gaccors, Alik Sutaryat, mengatakan pengembangan pertanian ramah lingkungan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh.
Menurut Alik, tantangan dalam pertanian harus dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki kemampuan dan menghasilkan inovasi baru.
“Harapan kita ke depan menjadikan para petani menjadi tangguh dan berani. Hambatan dan tantangan harus kita ubah menjadi peluang,” kata Alik.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian secara berkala. Menurutnya, perkembangan teknologi dan metode budidaya membuat penyuluh harus terus memperbarui pengetahuan.
“Kompetensi para penyuluh perlu di-upgrade, minimal dua atau tiga tahun sekali. Ini penting karena perkembangan teknologi pertanian terus berjalan,” ujarnya.
Alik berharap peningkatan kapasitas penyuluh dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan petani, sekaligus mempercepat penyebaran inovasi pertanian di masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Karena itu, peningkatan kompetensi petani, penyuluh, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan sektor pertanian.
Melalui sekolah lapang dan pendampingan PSRLB, DPKP Kabupaten Ciamis berharap praktik pertanian sehat dan ramah lingkungan dapat terus berkembang secara bertahap serta diterapkan semakin luas oleh petani di Kabupaten Ciamis.
