Berita Ciamis, Asajabar.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Dapil Jabar 13, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.
Menurut Tina, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Ini program Presiden. Harapannya, Koperasi Merah Putih bisa segera terbentuk untuk membantu menjalankan program pemerintah di pedesaan sekaligus memakmurkan desa,” ujarnya usai menggelar Sosper dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Jelegong, Kecamatan Cidolog, Ciamis, Minggu (11/5/2025).
Ia menegaskan bahwa koperasi ini berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keduanya bisa bersinergi namun memiliki peran dan aturan masing-masing.
BUMDes merupakan badan usaha milik desa, sedangkan Koperasi Merah Putih memungkinkan keikutsertaan masyarakat umum sebagai anggota dan pengelola.
“Koperasi bisa lebih luas. Misalnya, berkolaborasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan telur ayam.
Koperasi bisa membudidayakan ayam petelur, menyuplai sayur-mayur, hingga beras organik. Sementara BUMDes bisa bergerak di sektor lain seperti penjualan air mineral, penjualan gas elpiji, atau pengelolaan pariwisata,” jelas Tina.
Ia menambahkan, regulasi resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM akan menjadi payung hukum pelaksanaan koperasi ini.
Tina juga mencatat, saat ini sudah terbentuk sekitar lima Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kuningan, dan beberapa lainnya sedang berproses di wilayah Ciamis.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan koperasi merah putih tidak boleh sembarangan. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat harus kompeten dan melalui proses musyawarah desa (Musdes).
“Jangan asal bentuk. SDM-nya harus paham. Kepala desa juga harus tahu arah dan tujuannya agar tidak salah jalan. Pembentukan harus dibahas melalui Musdes karena ini menyangkut kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa,” katanya.
Tina menekankan pentingnya melibatkan kelompok-kelompok strategis seperti Karang Taruna, kelompok tani, penerima manfaat PKH, serta pemerintah desa agar koperasi benar-benar bisa berfungsi secara maksimal.
“Kalau semua siap dan paham perannya, koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi desa,” pungkasnya.
