BERITA CIAMIS, ASAJABAR.COM – Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis melalui Bidang kesehatan hewan ikan, kesehatan masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran memprioritaskan pencegahan dan penanganan rabies sepanjang 2026.
Prioritas tersebut dilakukan melalui pengadaan obat-obatan, pelayanan medis veteriner, vaksinasi, pemantauan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR), hingga penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Ketua Tim Kerja Substansi Kesehatan hewan Disnakkan Ciamis, Budiono mengatakan pengadaan obat-obatan pada bidang Kesmavet digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan di masyarakat.
Menurutnya, obat yang tersedia tidak seluruhnya langsung habis digunakan. Sebagian stok masih disimpan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan di lapangan.
“Kalau di lapangan, stok opname di sini masih ada sekitar 10 persen. Yang lainnya memang dibagi untuk lapangan,” ujar Budiono.
Ia menjelaskan, obat-obatan tersebut didistribusikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan petugas lapangan yang menangani pelayanan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Ciamis.
Setiap pelayanan yang dilakukan petugas juga dicatat melalui aplikasi Sipartner. Sistem tersebut digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan obat pada periode berikutnya.
Kebutuhan obat disesuaikan dengan penyakit
Budiono mengatakan pemetaan kebutuhan obat dilakukan berdasarkan laporan penyakit yang masuk melalui sistem tersebut.
Jenis penyakit yang banyak ditemukan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah serta jenis obat yang akan disediakan.
“Diukur berdasarkan jenis penyakit yang sering muncul. Kalau sudah tidak sering muncul, maka dikurangi. Walaupun ada stoknya untuk penjagaan,” katanya.
Dari hasil pemantauan terbaru, kata Budiono, kasus penyakit parasit darah mulai kembali banyak ditemukan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk memasukkan kebutuhan penanganan penyakit parasit darah dalam perencanaan pengadaan tahun 2027.
Menurut dia, kasus tersebut antara lain ditemukan pada hewan yang baru didatangkan dari wilayah Jawa Tengah. Gejalanya dapat muncul setelah hewan berada di Ciamis selama beberapa waktu.
Rabies menjadi prioritas utama
Untuk penyakit zoonosis, Budiono menyebut rabies menjadi perhatian utama Disnakan Ciamis.
“Kalau zoonosis yang paling utama pasti rabies di sini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut pencegahan terhadap penyakit zoonosis lainnya tetap dilakukan. Target yang ingin dicapai adalah menekan kasus hingga tidak terjadi penularan rabies di wilayah Kabupaten Ciamis.
Kasus gigitan HPR masih ditemukan di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan yang diterima, kejadian gigitan relatif banyak terjadi di daerah perbatasan.
Beberapa wilayah yang disebut antara lain Cihaurbeuti, Cipaku, Cisaga, dan Cikoneng. Namun, Budiono menegaskan laporan tersebut mayoritas merupakan kejadian gigitan dan belum menunjukkan adanya perkembangan menjadi kasus rabies pada manusia.
“Kalau target sebetulnya pengin semua, se-Ciamis. Jadi diupayakan zero,” katanya.
Budiono menyebut sekitar 80 persen kejadian yang berkaitan dengan risiko rabies berasal dari anjing. Sementara kasus yang melibatkan hewan liar disebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan kejadian.
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan diperkuat
Penanganan rabies tidak dilakukan Disnakan secara sendiri. Menurut Budiono, koordinasi dengan Dinas Kesehatan menjadi bagian penting dalam sistem penanganan kasus.
Masyarakat yang mengalami gigitan hewan dianjurkan segera mendatangi fasilitas kesehatan, meskipun luka yang dialami terlihat kecil.
Laporan dari puskesmas kemudian diteruskan kepada Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan dengan sektor peternakan untuk dilakukan penanganan terhadap hewan yang menggigit.
“Laporan dari puskesmas, dari masyarakat yang terkena gigitan itu langsung harus dibawa ke puskesmas. Walaupun lukanya kecil, pokoknya harus bawa ke puskesmas dulu,” jelasnya.
Selain koordinasi rutin, Disnakan bersama Dinas Kesehatan juga telah membangun mekanisme penanganan apabila terjadi peningkatan kasus zoonosis secara tiba-tiba.
Budiono menyebut telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis.
Pembentukan tim tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari pelatihan yang diikuti sejumlah petugas Ciamis bersama Kementerian Kesehatan.
Pelatihan tersebut melibatkan unsur Dinas Kesehatan, puskesmas, petugas lapangan Dinas Peternakan, serta penanggung jawab penyakit zoonosis. Dalam pelatihan itu, peserta juga mengikuti simulasi penanganan apabila terjadi kejadian penyakit zoonosis secara mendadak.
Pengawasan HPR di daerah perbatasan
Untuk mencegah penyebaran rabies, pengawasan terhadap hewan penular rabies juga menjadi perhatian, terutama di wilayah perbatasan.
Namun, berdasarkan laporan yang diterima Disnakan, sebagian besar kejadian gigitan justru berasal dari anjing yang dipelihara masyarakat.
Budiono mengatakan anjing yang sedang dalam kondisi tertentu, termasuk ketika sedang hamil, dapat mengalami perubahan perilaku dan menjadi lebih sensitif.
Sementara itu, kasus yang melibatkan anjing liar diperkirakan hanya sekitar 5 hingga 10 persen dari total kejadian yang dilaporkan.
Untuk kucing, kasus yang ditemukan lebih banyak berupa cakaran. Masyarakat yang mengalami gigitan maupun cakaran tetap diarahkan untuk segera mendapatkan penanganan medis.
Vaksinasi rabies menyasar hewan tanpa pemilik
Anggaran pelayanan medis veteriner atau Jasmed juga diarahkan untuk menangani hewan yang tidak memiliki pemilik atau hewan liar yang berpotensi mengganggu masyarakat.
Budiono menyebut pelayanan dilakukan di sejumlah lokasi yang memiliki populasi hewan tanpa pemilik, seperti pasar dan lokasi pembuangan sampah.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain kawasan pasar di Ciamis, Sindangkasih, Kawali, Lakbok, dan Banjarsari.
Dalam pelayanan tersebut, Disnakan memberikan vaksin rabies, terutama kepada hewan yang tidak diketahui status kepemilikannya.
“Karena dia tidak berpemilik, risikonya lebih besar. Sehingga penanganannya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, vaksinnya yang premium,” katanya.
Pelayanan tersebut juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama petugas pasar dan masyarakat di sekitar lokasi.
Empat Puskeswan aktif
Untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan, saat ini terdapat empat Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang aktif, yakni di Ciamis, Banjarsari, Kawali, dan Rancah.
Sementara Puskeswan Panumbangan mengalami perubahan lokasi pelayanan.
Budiono menjelaskan distribusi obat dan logistik ke masing-masing Puskeswan tidak diberikan dalam jumlah yang sama. Alokasi disesuaikan dengan jumlah populasi hewan serta tingkat kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing.
“Kalau Puskeswan pasiennya banyak, pasti yang lebih banyak. Kalau pasiennya sedikit, ya sedikit. Sama seperti orang, skala prioritas,” ujarnya.
Anggaran pengadaan diarahkan untuk kebutuhan lapangan
Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, sejumlah paket belanja pada Bidang Kesmavet berkaitan dengan obat-obatan, pelayanan medis veteriner, penanganan zoonosis, serta kebutuhan operasional pendukung.
Total pengadaan obat yang mencakup kebutuhan kesehatan hewan, pelayanan medis veteriner, dan zoonosis disebut mencapai lebih dari Rp300 juta.
Salah satu alokasi terbesar berada pada pengadaan obat untuk pelayanan medis veteriner atau Jasmed yang nilainya sekitar Rp139,7 juta.
Budiono menjelaskan anggaran tersebut tidak semata-mata digunakan untuk pelayanan hewan milik masyarakat secara umum, tetapi juga untuk penanganan hewan liar dan hewan tanpa pemilik yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
Sementara anggaran yang berkaitan dengan zoonosis digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Adapun belanja suku cadang alat kedokteran sekitar Rp6,3 juta, menurut Budiono, bukan diperuntukkan khusus untuk alat deteksi zoonosis. Komponen tersebut digunakan sebagai penunjang alat ultrasonografi (USG) untuk pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi hewan.
Pelaporan menjadi dasar evaluasi
Dengan sistem pelaporan melalui Sipartner, Disnakan Ciamis berupaya memastikan obat yang didistribusikan ke lapangan dapat dipantau penggunaannya.
Data pelayanan tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan pemetaan penyakit sekaligus menyusun kebutuhan obat pada tahun berikutnya.
Budiono menegaskan pengadaan obat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi penyakit yang ditemukan di masing-masing wilayah.
Dengan pola tersebut, stok obat diharapkan tidak menumpuk dan dapat ditekan risiko obat mendekati masa kedaluwarsa.
“Jadi dilihat kebutuhan urgensitasnya. Tiap daerah itu apa yang sekarang untuk meng-cover sebelumnya, besarannya seperti apa,” katanya.
Bagi Disnakan Ciamis, penguatan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, pemantauan HPR, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis.
