Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan, dengan mengedepankan manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel,” kata Menteri Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama, yaitu: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron juga mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk tahun 2026. Tambahan itu diajukan untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, baik untuk CPNS maupun PPPK.
“Kami mohon dukungan terutama terkait penambahan anggaran, agar percepatan PTSL bisa lebih masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Nusron.
Capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 tercatat mencapai 99,04%, menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang tinggi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran dari Kementerian ATR/BPN.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena melihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita dukung, maka beliau tidak bisa bergerak,” ucap Dede Yusuf dalam rapat.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN.
