Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh semata-mata berorientasi pada investasi. Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” kata Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menjelaskan, Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, tetapi juga mencakup penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. “Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang merupakan dua tahapan integral dan tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah disebut tengah memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan besar. Nusron menegaskan, tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Reforma Agraria.
Selain pemerataan, tanah-tanah tidak produktif juga diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah. “Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya untuk program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Reforma Agraria diyakini menjadi solusi ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. “Tujuan besarnya adalah menyejahterakan rakyat Indonesia,” pungkas Nusron.
