Berita Ciamis, Asajabar.com – Kementerian Agama (Kemenag) RI dikabarkan akan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun 2026. Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir Kemenag menjalankan tugas tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Ciamis, H. Nana, menyatakan bahwa pihaknya di daerah belum menerima instruksi resmi terkait peralihan tersebut.
“Kalau pusat sudah menyampaikan hal itu di media, termasuk oleh Pak Menteri, memang disebutkan hasil evaluasinya bahwa mulai 2026 kewenangan akan diambil alih oleh BPH. Namun, secara resmi kami di daerah belum menerima surat atau petunjuk teknis apa pun,” ujar Nana saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, sejauh ini Kemenag Ciamis masih bekerja sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan regulasi yang berlaku dalam pelayanan ibadah haji.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan pusat bila kelak benar-benar dialihkan ke BPH.
“Kami ini pasukan di daerah. Kalau sudah ada keputusan dari pusat, kami tinggal melaksanakan saja. Yang penting, tugas kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tambahnya.
Saat ditanya soal evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, Nana menyebut secara umum berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa masalah kasuistik yang muncul, seperti terkait kenyamanan tenda di Arafah yang sempat menjadi keluhan jemaah asal Ciamis.
“Kalau soal pelayanan, dari sisi manajemen kami sudah sangat maksimal. Memang ada keluhan, tapi itu sifatnya kasuistik. Kloter lain ada yang merasa nyaman. Tapi ya, biasanya kalau ada kekurangan cepat viral, sedangkan kebaikan jarang disampaikan,” ungkapnya.
Mengenai kesiapan jemaah haji tahun 2026, Nana menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih menjalankan proses pendaftaran dan pembatalan sebagaimana biasa. Belum ada kebijakan baru yang diberlakukan, termasuk terkait kuota atau teknis pelaksanaan ibadah haji mendatang.
“Kami belum bisa bicara banyak soal tahun depan karena semua menunggu rilis resmi dari pusat. Saat ini kegiatan kami berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Terkait pembangunan gedung layanan haji yang saat ini tengah berlangsung, Nana mengatakan itu murni merupakan program Kementerian Agama dan tidak ada kaitannya langsung dengan rencana peralihan ke BPH.
Ia berharap, siapapun yang nantinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, pelayanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas utama.
“Harapan kami, sebagaimana harapan Pak Menteri, semoga layanan haji ke depan semakin baik. Itu yang utama,” pungkas Nana.
