Menteri ATR/BPN AHY Genjot Penyelesaian PTSL di Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi

- Penulis

Jumat, 13 September 2024 - 16:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono.

Berita IKN, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan Agus dalam konferensi pers setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

Agus menjelaskan bahwa sidang kabinet kali ini berfokus pada arahan Presiden Jokowi yang meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga menyelesaikan target masing-masing sebelum masa transisi ke pemerintahan baru dimulai.

“Kita mempersiapkan transisi pemerintahan yang tidak hanya mulus, tetapi juga dapat menjadi landasan agar Indonesia bisa segera ‘take off’, bekerja secara fokus, dan berlari kencang,” ujar Agus.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham Bahas Administrasi Pertanahan Berbasis HAM

Salah satu program utama yang menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga saat ini, lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 120 juta bidang tanah yang ditetapkan pada akhir tahun 2024.

“Ada beberapa bulan ke depan yang perlu kita tuntaskan dan kawal,” tambah Agus.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga menyoroti program reforma agraria yang melibatkan penataan aset dan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

“Penataan aset, penataan akses, dan peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai program terkait reforma agraria akan terus kita kawal,” jelasnya.

Terkait masalah kejahatan pertanahan, Agus menegaskan bahwa kementeriannya akan terus memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

Baca Juga :  Kewenangan Pagar Laut, Menteri ATR: Itu Rezim Laut, Bukan Kami

“Ini menjadi prioritas utama karena banyak masyarakat rentan yang hak-haknya diserobot begitu saja. Mereka perlu kita bela dan perjuangkan,” tegasnya.

Agus juga menekankan pentingnya memberikan jaminan hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Menutup keterangannya, Agus menyatakan harapannya agar transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan lancar, dan berbagai program yang telah berjalan baik selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan.

“Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, tentu ingin melanjutkan hal-hal yang sudah baik, capaian, prestasi, dan yang tetap relevan untuk dijalankan ke depan, baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, dan lainnya,” pungkasnya. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ditunjuk Sebagai Waka Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi
Kementerian ATR/BPN Terima Rekomendasi BPK 2024, Komitmen Menteri Nusron Wahid untuk Penyelesaian
Kewenangan Pagar Laut, Menteri ATR: Itu Rezim Laut, Bukan Kami
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Soroti Pentingnya Kemitraan Regional
Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham Bahas Administrasi Pertanahan Berbasis HAM
Kementerian ATR/BPN Dorong Pembangunan Berkelanjutan dengan Fokus Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup
Menteri ATR/BPN Ajak Jajaran Aktif Sebarkan Informasi Faktual di Era Media Sosial
Menteri ATR/BPN Percepat Pendaftaran Tanah Rumah Ibadah di Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 08:48 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ditunjuk Sebagai Waka Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Sabtu, 18 Januari 2025 - 08:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Terima Rekomendasi BPK 2024, Komitmen Menteri Nusron Wahid untuk Penyelesaian

Kamis, 16 Januari 2025 - 10:31 WIB

Kewenangan Pagar Laut, Menteri ATR: Itu Rezim Laut, Bukan Kami

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:17 WIB

Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham Bahas Administrasi Pertanahan Berbasis HAM

Rabu, 15 Januari 2025 - 18:02 WIB

Kementerian ATR/BPN Dorong Pembangunan Berkelanjutan dengan Fokus Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup

Rabu, 15 Januari 2025 - 08:49 WIB

Menteri ATR/BPN Ajak Jajaran Aktif Sebarkan Informasi Faktual di Era Media Sosial

Selasa, 14 Januari 2025 - 13:55 WIB

Menteri ATR/BPN Percepat Pendaftaran Tanah Rumah Ibadah di Indonesia

Selasa, 14 Januari 2025 - 13:19 WIB

Wamen ATR/BPN Tinjau Pelayanan Akhir Pekan di Sidoarjo, Apresiasi Respons Cepat Layanan PELATARAN

Berita Terbaru