Berita Jakarta, Asajabar.com – Memasuki awal tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginstruksikan satuan kerja (Satker) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan pelayanan pertanahan secara optimal.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin pertumbuhan ekonomi, terutama di Sulawesi Tengah, bisa dipacu melalui pelayanan yang optimal. Kawasan seperti Morowali memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Oleh karena itu, data pelayanan di wilayah ini harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Menteri Nusron dalam pengarahan daring kepada jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kamis (2/1/2025).
Fokus pada Perbaikan Sistem dan SDM
Menteri Nusron menekankan bahwa optimalisasi layanan pertanahan membutuhkan perubahan mendasar, mulai dari memperbaiki sistem hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Kita perlu mengubah stigma pelayanan lama menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan model bisnis dan penguatan teknologi informasi untuk menciptakan layanan yang akurat, akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC),” jelasnya.
Ia juga meminta jajaran pegawai agar siap menghadapi rotasi dan mutasi berkala sebagai upaya pemerataan tugas serta peningkatan pengalaman kerja. Selain itu, kepekaan terhadap isu-isu tata ruang dan partisipasi aktif dalam forum tata ruang menjadi kewajiban bagi setiap petugas pertanahan.
“Semua petugas di lapangan harus memahami isu tata ruang. Di Sulawesi, proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bisa dilakukan lebih cepat karena wilayah ini telah memiliki peta geospasial yang lengkap,” tambahnya.
Hadirkan Dukungan Pejabat Pusat
Arahan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta jajaran Satker dari kedua provinsi.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memperkuat tata kelola pertanahan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
