Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Pengembangan Kebijakan One Map Policy

- Penulis

Sabtu, 9 November 2024 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ketika memberikan pidato.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ketika memberikan pidato.

Berita Jakarta, Asajabar.com — Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Talkshow Tata Ruang di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Acara ini dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yang menyoroti pentingnya penerapan One Map Policy dan One Spatial Planning Policy sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tata ruang serta mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Isu ini penting agar negara hadir memberikan solusi bagi rakyat dan dunia usaha, yang merupakan bagian dari masyarakat. Kita harus menyelesaikan masalah ini bersama, terutama bagi pelaku usaha, sehingga bisa menjadi bagian dari upaya bersama menuntaskan persoalan yang ada,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa lambatnya pengembangan One Map Policy menjadi penghambat dalam pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang merupakan salah satu syarat dasar untuk perizinan usaha.

Hingga kini, Indonesia baru memiliki 541 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan 278 di antaranya yang telah terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission).

Baca Juga :  Wamen ATR/BPN Ajak Taruna STPN Jadi Pemimpin yang Membumi dan Berkarakter

Diperlukan setidaknya 2.000 RDTR untuk mendukung pelaksanaan One Map Policy, sehingga masih ada 1.500 RDTR yang harus diselesaikan dengan peta skala 1:5.000 guna mencapai akurasi yang diharapkan.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang, yang bertujuan mengatasi permasalahan tata ruang akibat kewenangan yang tersebar di berbagai instansi.

“Dengan kebijakan ini, tata ruang dapat disatukan sehingga zona makro dan mikro lebih jelas, mencegah tumpang tindih dan konflik,” jelas Nusron.

Menurutnya, percepatan pengurusan KKPR harus dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas dan keakuratan.

“Intinya, kita ingin layanan cepat namun tetap akurat dan memitigasi risiko, menjaga kepatuhan pada aturan, dan mempertahankan ekosistem yang ada,” tuturnya.

Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Dwi Hariyawan, dalam laporannya menyebutkan bahwa talkshow ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta, baik secara langsung maupun daring.

Ia berharap acara ini menjadi wadah untuk menyerap masukan demi perencanaan tata ruang yang lebih kuat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Buka Rapat Perdana Proyek LANDLAB

“Semoga kita terus berkomitmen untuk menata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua,” ucap Dwi.

Talkshow yang mengangkat topik One Spatial Planning Policy ini dipandu oleh Jurnalis Senior Kompas TV, Rosiana Silalahi.

Hadir sebagai narasumber antara lain Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Herban Heryandana, Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI Marsda TNI Jorry Soleman Koloay, Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, dan perwakilan dari Dirjen Mineral dan Batubara Cecep Mochammad Yasin.

Sejumlah perwakilan organisasi profesional, seperti Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, turut hadir sebagai penanggap.

Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penguatan kebijakan tata ruang nasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. (TN)

Berita Terkait

Menteri ATR/BPN Buka Rapat Perdana Proyek LANDLAB
Menteri ATR/BPN Imbau Warga Jaga Sertipikat Tanah, Jangan Asal Tanda Tangan
Menteri ATR/BPN Serahkan 811 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Parangtritis
Dirjen PHPT Tekankan Pentingnya Pola Pikir Adaptif dalam Era Transformasi Digital
Wamen ATR/BPN Ajak Taruna STPN Jadi Pemimpin yang Membumi dan Berkarakter
Wamen ATR/BPN Tinjau Layanan Pertanahan di Kulon Progo
Percepat Sertifikasi Tanah, Menteri ATR/BPN Serahkan 875 Sertipikat di Sumatera Utara
Kementerian ATR/BPN Anugerahkan WTAB kepada 11 Kantor Pertanahan Berintegritas

Berita Terkait

Rabu, 14 Mei 2025 - 13:03 WIB

Pelepasan Siswa MAN 2 Ciamis Digelar Sederhana, Dana Perpisahan Jadi Sorotan

Rabu, 7 Mei 2025 - 08:29 WIB

Dinas Pendidikan Ciamis Tekankan Peran Guru dalam Suksesnya FLS3N

Rabu, 23 April 2025 - 17:21 WIB

KKRA Ciamis Gelar Festival Olahraga dan Seni RA se-Kabupaten

Selasa, 15 April 2025 - 09:45 WIB

Angka Putus Sekolah di Ciamis Capai 13 Ribu, Ini Tiga Kategori yang Ditemukan

Kamis, 13 Maret 2025 - 12:48 WIB

Dr Asep Nurwanda Berikan Ceramah Keagamaan di Universitas Galuh Ciamis

Rabu, 19 Februari 2025 - 15:19 WIB

Himpunan Mahasiswa PGPAUD UMT Soroti Efisiensi Anggaran yang Dinilai Berdampak pada Pendidikan

Selasa, 18 Februari 2025 - 17:51 WIB

Matangkan Persiapan, Komisariat 02 Ciamis Gelar Berbagai Kompetisi Pelajar

Selasa, 18 Februari 2025 - 13:56 WIB

Mahasiswa FISIP Unigal Ciamis Jalani Magang MBKM di BKPSDM

Berita Terbaru

error: Content is protected !!