Berita Pekanbaru, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau para kepala daerah di Provinsi Riau untuk aktif mengajak masyarakat dalam proses pembaruan dan perbaikan data pertanahan. Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau, para bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau di Aula Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/04/2025).
“Kami mohon kepada bupati dan wali kota agar menginstruksikan masyarakat untuk menyerahkan sertipikat lama dan menukarkannya dengan sertipikat baru. Ini terutama menyangkut sertipikat KW 4, 5, dan 6 yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997 dan umumnya belum memiliki peta tanah,” ujar Nusron.
Sertipikat KW 4, 5, dan 6 merupakan produk pertanahan lama yang terbit sebelum sistem pendaftaran berbasis peta diterapkan. Oleh karena itu, perbaikan data pertanahan diperlukan agar sesuai dengan sistem modern dan perkembangan teknologi.
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa saat ini 67,07% dari Area Penggunaan Lain (APL) di Riau telah terdaftar, dengan 65,36% di antaranya telah bersertipikat. Sementara itu, sertipikat jenis KW 4, 5, dan 6 masih mencakup 17,23% dari bidang tanah yang telah terdaftar, atau sekitar 523.148 bidang tanah dengan total luas 370.753,86 hektare.
Ia juga menyoroti kontribusi layanan pertanahan terhadap perekonomian daerah. “Selama 2024, layanan pertanahan di Riau berkontribusi melalui penerimaan BPHTB sebesar Rp398 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp19 triliun. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Nusron.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau.
