Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dalam ajang Be Award sebagai Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN. Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis (20/11/2025) di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Be Award merupakan bagian dari rangkaian acara Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menyampaikan bahwa penggunaan TTE menjadi komponen penting dalam transformasi digital pemerintahan.
“Pemerintah melalui BSSN dan BSRe mendukung transformasi digital. TTE ini sangat vital, sehingga semua instansi didorong untuk menerapkannya. Kementerian ATR/BPN termasuk yang paling masif dalam penggunaan TTE,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Kementerian ATR/BPN dinilai berhasil menerapkan TTE di seluruh lini proses bisnis, mulai dari persuratan, keuangan, hingga pada layanan unggulan berupa sertipikat elektronik.
“Total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta dokumen. Pada aspek persuratan, seluruh level mulai dari Eselon I hingga III sudah sepenuhnya menggunakan TTE,” jelas Dwi Budi.
Dalam Be Award 2025, ATR/BPN menerima penghargaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori Sektor Pemerintah Provinsi, Universitas, dan BUMD; serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Sektor Pemerintah Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, Dwi Budi menegaskan bahwa penggunaan TTE membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi dan keamanan.
“Secara kerja, TTE memungkinkan proses lebih fleksibel. Tanda tangan bisa dilakukan dari mana saja, paraf juga real time. TTE jauh lebih aman daripada tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN juga terus memperkuat keamanan siber dalam mendukung transformasi digital. Penerapan multi factor authentication (MFA) dan audit keamanan berkala dilakukan untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman digital.
“Proses MFA melibatkan beberapa tahapan identifikasi pengguna. Ini penting untuk memastikan keamanan layanan digital kita,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Dwi Budi menyebut bahwa ATR/BPN akan terus mengembangkan inovasi layanan digital pertanahan dan tata ruang.
“Transformasi digital itu seperti perjalanan tanpa ujung. Masyarakat menuntut pelayanan yang mudah dan cepat. Melalui layanan seperti Sentuh Tanahku, masyarakat bisa melakukan swaplotting, mengecek biaya layanan, dan mengakses informasi pertanahan lainnya,” katanya.
