Dukung Produk Lokal, ATR/BPN Masuk Tiga Besar Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Redaktur

Jumat, 19 Desember 2025 - 15:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil meraih peringkat ketiga secara nasional dalam Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (15/12/2025).

Capaian tersebut menegaskan komitmen ATR/BPN dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri telah menjadi perhatian utama di setiap proses pengadaan. Ia menyebutkan, dari total anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp4,29 triliun, tingkat penggunaan produk dalam negeri tercatat mencapai 96 persen.

“Kami sudah sangat sadar dan konsisten terhadap kebijakan pemerintah mengenai penggunaan produk dalam negeri. Di setiap proses pengadaan barang dan jasa, penyedia diwajibkan menggunakan produk dalam negeri. Dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih peringkat ketiga,” ujar Awaludin di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Baca Juga :  FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan

Penilaian P2DN dilakukan dengan mengelompokkan kementerian dan lembaga berdasarkan kategori anggaran, yaitu besar, menengah, dan kecil. Dalam penilaian tersebut, Kementerian ATR/BPN masuk kategori anggaran menengah dan mampu bersaing secara nasional dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut Awaludin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi internal yang ketat, khususnya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ATR/BPN juga secara intensif melakukan sosialisasi kepada satuan kerja (Satker) baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Sosialisasi dilakukan sejak tahap perencanaan pengadaan agar seluruh Satker dapat mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam rencana belanja tahunan,” jelasnya.

Baca Juga :  Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Kebijakan P2DN dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Belanja pemerintah pada produk lokal dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menjaga perputaran ekonomi tetap di dalam negeri, serta meningkatkan daya saing produk nasional.

Awaludin berharap, capaian peringkat ketiga ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja ke depan. “Tahun ini kita juara tiga, mudah-mudahan tahun depan bisa naik minimal peringkat dua atau bahkan satu. Harapannya, seluruh Satker semakin konsisten berbelanja produk dalam negeri karena kualitas produk lokal juga tidak kalah,” ujarnya.

Penghargaan P2DN tersebut diberikan setelah Kementerian ATR/BPN melalui tahapan penilaian ketat dari Kemenperin, yang mencakup aspek implementasi kebijakan, upaya dan inovasi, hingga mitigasi risiko. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Berita Terkait

Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan
Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan
Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026
Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Dibutuhkan untuk Atasi Tumpang Tindih Regulasi
FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan
Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku
PJS Mantapkan Langkah Menuju Organisasi Konstituen Dewan Pers
Ingin Berkontribusi di Bidang Pertanahan, Calon Taruna STPN Tunjukkan Optimisme Hadapi Seleksi

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:43 WIB

Nusron Wahid Dorong Daerah Perkuat LP2B demi Ketahanan dan Swasembada Pangan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:34 WIB

Komisi II DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:52 WIB

Nusron Wahid: Layanan Pengukuran Tanah Maksimal Selesai 12 Hari Mulai Agustus 2026

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:36 WIB

FGD ATR/BPN Bahas RUU Administrasi Pertanahan, Tiga Persoalan Agraria Jadi Sorotan

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:19 WIB

Hindari Informasi Keliru, ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Tarif Layanan Pertanahan Lewat Sentuh Tanahku

Rabu, 8 Juli 2026 - 15:07 WIB

PJS Mantapkan Langkah Menuju Organisasi Konstituen Dewan Pers

Senin, 6 Juli 2026 - 20:29 WIB

Ingin Berkontribusi di Bidang Pertanahan, Calon Taruna STPN Tunjukkan Optimisme Hadapi Seleksi

Senin, 6 Juli 2026 - 20:23 WIB

ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Ambil Alih Lahan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!