Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi rakyat, khususnya di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga resmi dilantik sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
“Kesinambungan gotong royong hari ini harus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, komitmen negara dalam penanggulangan bencana telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
Salah satu langkah konkret pemerintah, lanjut Nusron, adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden. Namun pencabutan izin saja tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan penegakan hukum, karena perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat,” tegasnya.
Selain peran pemerintah, Nusron menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini, MUI turut berkontribusi dengan menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tak hanya itu, dana donasi yang telah dihimpun juga akan digunakan untuk membiayai rehabilitasi sekitar 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di wilayah terdampak bencana.
“Semua ini dilakukan agar Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam dapat terus memberikan manfaat nyata bagi umat. Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” pungkas Nusron.
Acara bertajuk Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, serta jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 58 ribu peserta yang terdiri dari perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
