Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, MAPPI sebagai organisasi profesi memiliki kontribusi strategis dalam memastikan standar, etika, dan kualitas penilai tetap terjaga.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret. Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah.
Ossy menilai, forum tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan. Ia berharap webinar mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti berbagai kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah mitigasi risiko yang perlu diperhatikan oleh para penilai. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima secara luas.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan pemerintah dan menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Menurutnya, perlindungan profesi penilai tidak hanya menyangkut kepentingan anggota, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
