Berita Depok, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika dalam merumuskan kebijakan publik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/02/2026).
Menurut Nusron, sanad atau mata rantai keilmuan merupakan bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Ia mengutip pandangan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim yang menyebut sanad sebagai bagian dari ajaran agama.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak, orang bisa tersesat dan berbicara semaunya sendiri tanpa pijakan yang jelas,” ujar Nusron di hadapan alumni dan jemaah yang hadir.
Ia menjelaskan, prinsip sanad dalam agama memiliki kesamaan dengan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks kebijakan publik, pijakan tersebut berupa data, regulasi, serta kerangka hukum yang teruji. Tanpa dasar normatif dan fakta yang dapat diverifikasi, menurutnya, keputusan publik berisiko menjadi sekadar persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Lebih lanjut, Nusron menilai kepemimpinan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga moral. Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin memiliki potensi untuk merasa paling benar, bertindak manipulatif, atau mengutamakan kepentingan pribadi. Jika tidak dikendalikan, hal itu dapat melahirkan kebijakan yang menjauh dari rasa keadilan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengutip doa Rasulullah tentang kepemimpinan sebagai pengingat moral bagi pemegang amanah publik. Doa itu berisi harapan agar pemimpin yang mempersulit rakyat dipersulit hidupnya, dan sebaliknya, pemimpin yang memudahkan urusan rakyat dimudahkan hidupnya.
Terkait tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang diarahkan untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, serta penataan ruang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegasnya.
Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menambahkan, para ulama klasik menekankan bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilan, bukan semata identitas formalnya. Karena itu, ia menilai inti kepemimpinan terletak pada kemampuan menghadirkan keadilan dalam kebijakan publik.
Ia pun mengajak alumni dan mahasiswa untuk memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurutnya, perlu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial.
