Berita Palu, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (11/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng tersebut, Menteri Nusron menjalin kerja sama dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah untuk mendorong penataan ulang sistem pertanahan di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 1,1 juta hektare tanah di Sulawesi Tengah yang belum terdaftar.
Ia menilai kondisi ini merupakan peluang besar untuk memperluas manfaat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” ujarnya.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menugaskan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
Ia menekankan bahwa penataan sistem pertanahan harus berlandaskan pada asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.
“Yang besar jangan dimatikan, biarkan dia tumbuh tapi jangan diberi ruang ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong untuk tumbuh. Yang belum ada kita ciptakan. Karena itu, kami harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala daerah,” tegas Nusron.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyatakan dukungan penuh terhadap program yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN.
“Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan Insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai arahan yang disampaikan,” tuturnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh para Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah. Mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Tansri.
