Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap Uji Publik setelah dinyatakan lolos sebagai peserta presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahapan ini digelar di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Presentasi Uji Publik tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Dalam pemaparannya, ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan layanan yang cepat, akuntabel, bersih, serta tidak diskriminatif.
“Bapak Menteri Nusron Wahid selalu mengingatkan, pelayanan harus cepat, akuntabel, bersih, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperbaiki diri, memperbaiki proses, beradaptasi, dan memastikan setiap langkah pelayanan berjalan transparan serta mudah diakses publik,” ujar Wamen Ossy.
Di hadapan tiga penguji yang terdiri dari Komisioner KIP, praktisi keterbukaan informasi, dan akademisi, Wamen Ossy memaparkan kebijakan serta strategi ATR/BPN dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Ia menekankan bahwa digitalisasi layanan menjadi salah satu pilar utama transformasi kementerian.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah aplikasi Sentuh Tanahku, layanan digital berbasis smartphone yang memudahkan masyarakat mengakses informasi sertipikat, status layanan pertanahan, dan data lainnya secara cepat dan akurat.
Selain itu, ATR/BPN juga mengembangkan BHUMI, aplikasi berbasis data geospasial yang dapat diakses melalui bhumi.atrbpn.go.id. Aplikasi ini menyediakan katalog data pertanahan, tata ruang, dan data tematik lainnya, mulai dari Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), peta bidang tanah, peta kawasan hutan, hingga peta lahan sawah yang dilindungi (LSD). BHUMI juga memuat peta batas administrasi daerah hasil kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pada sektor tata ruang, kementerian menghadirkan GISTARU (gistaru.atrbpn.go.id) yang menyediakan informasi Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah. Layanan ini banyak dimanfaatkan masyarakat dan pelaku investasi untuk memastikan kesesuaian zonasi lahan dengan kebutuhan pembangunan seperti perumahan, industri, maupun kawasan lainnya.
“Seluruh upaya inovasi ini merupakan kerja kolektif untuk terus membenahi dan menyempurnakan layanan pertanahan, tata ruang, serta diseminasi informasi. Memang belum sempurna, tetapi kami terus mengupayakan yang terbaik,” ungkap Wamen Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, beserta jajaran Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.
