Berita Kota Tasik, Asajabar.com – Persoalan kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK) non-PNS menjadi sorotan dalam peringatan HUT ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi terkait minimnya insentif daerah yang diterima guru honorer TK. Saat ini, sebagian guru non-PNS hanya menerima honor sebesar Rp50 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Wakil Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya, Iyuy Subariah Maksum mengatakan, pihaknya berharap ada peningkatan insentif dari pemerintah daerah untuk para guru non-PNS.
“Yang belum mendapatkan tunjangan apa-apa, itu yang diberikan Rp50 ribu dari pemerintah daerah per bulannya,” ujar Iyuy.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah guru TK di Kota Tasikmalaya mencapai 663 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 274 guru berstatus PNS maupun non-PNS telah memiliki sertifikasi.
Adapun sebanyak 389 guru non-PNS lainnya diketahui belum memiliki sertifikasi dan hingga kini hanya menerima insentif sebesar Rp50 ribu per bulan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagian guru honorer hingga kini belum memperoleh tunjangan sertifikasi maupun bantuan lain, meski telah mengabdi selama puluhan tahun.
“Ada yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, sebentar lagi purna tugas, tetapi belum mendapatkan tunjangan apa-apa selain insentif Rp50 ribu,” katanya.
Meski demikian, Iyuy mengapresiasi adanya program beasiswa S1 gratis dari kementerian bagi guru usia 48 hingga 54 tahun yang belum memiliki kualifikasi sarjana.
“Karena kasihan yang belum S1, honornya kecil, sekarang diusahakan kuliah S1 gratis,” ucapnya.
Ia berharap momentum HUT IGTKI menjadi penguat solidaritas sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK di Kota Tasikmalaya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra menilai dedikasi para guru TK harus menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah.
“Mereka masih semangat menjadi guru walaupun dengan insentif yang relatif kecil. Itu harus menjadi inspirasi bagi kami di Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk bekerja lebih gigih,” katanya.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga belum memungkinkan untuk memenuhi seluruh harapan terkait peningkatan kesejahteraan guru.
Namun demikian, Dicky memastikan pemerintah daerah tetap memikirkan solusi terbaik bagi guru-guru TK.
“Kami sedang mencari format pola yang tepat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk IGTKI dan guru-guru lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Yogi, mengatakan pihaknya terus berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS melalui koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah.
“Bukan berarti pemerintah daerah abai. Kita terus mencari ruang regulasi dan kemampuan anggaran yang memungkinkan untuk meningkatkan hal tersebut,” katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan bersama IGTKI juga tengah melakukan pendataan guru honorer secara by name by address untuk program beasiswa S1 dari kementerian agar tepat sasaran.
“Kita berharap secara bertahap, seiring perbaikan kondisi keuangan daerah, perhatian terhadap kesejahteraan guru TK bisa terus ditingkatkan,” katanya.
