Berita Pangandaran, Asajabar.com – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan sikap penolakan terhadap rencana pemanfaatan lahan laut oleh Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Jeje menyusul polemik yang ramai diperbincangkan publik di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, penguasaan lahan laut hingga 3,2 hektare berpotensi mengganggu aktivitas wisata bahari maupun nelayan kecil yang sudah berjalan.
“Inisiatif pertemuan kemarin datang dari saya, karena yang ngotot itu pihak Unpad, khususnya Fakultas Perikanan. Pertanyaannya, apakah Unpad hadir sebagai konsultan atau akademisi?” ujar Jeje, Kamis (21/8/2025).
Jeje menjelaskan, rencana pemanfaatan KJA sejauh ini disebutkan akan menggunakan lahan seluas 2.000 meter persegi dari total 1.660 meter persegi yang sudah ada. Namun, isu yang berkembang menyebutkan akan melebar hingga 3,2 hektare.
“Apabila titik lokasi yang digunakan mencapai 3,2 hektare seperti isu yang berkembang, kami menolak rencana tersebut,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan yang digagas HNSI di Kampus Unpad Jatinangor, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut menghadirkan jajaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Ketua DPRD Pangandaran, Kepala Dinas Perikanan Pangandaran, serta perwakilan kelompok penggiat pariwisata.
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa semua pihak akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil sebelum diambil keputusan lebih lanjut.
“Kami menyatakan, di manapun dan berapapun luas titik lokasi, yang terpenting tidak mengganggu pengembangan wisata bahari dan keberlangsungan nelayan kecil,” kata Jeje.
Meski telah terjadi kesepahaman awal antara HNSI Pangandaran dan Unpad, Jeje menegaskan masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, terutama terkait tujuan serta bentuk kerja sama yang dijalin dengan pihak swasta. (M.DRAJAT)
