Berita Jakarta, Asajabar.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kabinet Merah Putih. Nusron menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya menjabat posisi tersebut selama delapan bulan.
Pelantikan kabinet baru era Prabowo-Gibran dilakukan pada 21 Oktober 2024. Nusron Wahid dipercaya untuk melanjutkan berbagai program strategis di Kementerian ATR/BPN yang telah dijalankan oleh pendahulunya.
Selama masa jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN, AHY aktif turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung cerita serta testimoni dari warga yang merasa terbantu oleh berbagai program kementerian.
Salah satu program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah kepastian hukum atas hak tanah, yang memberi rasa aman bagi pemilik tanah.
“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, meski hanya menjabat selama delapan bulan.
Testimoni masyarakat yang menyentuh hati mengingatkan saya betapa pentingnya sering turun ke lapangan dan mendengarkan langsung suara mereka, terutama korban mafia tanah,” ujar AHY.
Di bawah kepemimpinan AHY, Kementerian ATR/BPN juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah, yang bekerja sama dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Satgas ini bertugas memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat. Satgas Anti-Mafia Tanah dinilai serius dalam menangani berbagai kasus dengan cepat dan tanggap.
Salah satu pencapaian penting Satgas Anti-Mafia Tanah adalah penyelesaian kasus mafia tanah di Dago Elos, Bandung, pada 18 Oktober 2024. Kasus tersebut telah menjadi isu nasional sejak 2016.
“Ini bukti bahwa Satgas bekerja tanpa kenal waktu—pagi, siang, malam, awal, tengah, atau akhir tahun. Satgas harus terus bertenaga, tidak boleh ada ‘lowbat’,” kata AHY.
AHY juga menyampaikan pesan kepada Nusron Wahid, yang kini menggantikannya sebagai Menteri ATR/BPN.
Ia berharap Nusron dapat melanjutkan dan meningkatkan capaian-capaian yang sudah diraih, termasuk dalam pemberantasan mafia tanah.
“Saya berharap program-program yang ada saat ini bisa diteruskan, terutama dalam memberantas praktik kejahatan pertanahan. Selain itu, saya juga berharap tata ruang semakin baik agar tidak ada lagi tumpang tindih pertanahan,” ungkap AHY.
Saat ini, AHY sendiri menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia berharap di masa mendatang Kementerian ATR/BPN semakin maju dan dapat terus melayani masyarakat dengan lebih baik. (TONY/ASAJABAR)
