Tina Wiryawati Ajak Masyarakat Aktif Awasi Jalannya Pemerintahan

- Redaktur

Senin, 6 Oktober 2025 - 18:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Jabar Dapil 13 dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., MM.

Anggota DPRD Jabar Dapil 13 dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., MM.

Berita Ciamis, Asajabar.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Senin (6/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis.

Acara ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang peran dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

Wujud Kehadiran DPRD di Tengah Masyarakat

Dalam paparannya, Hj. Tina Wiryawati menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Ledakan SMAN 72 Jakarta, Tokoh Ciamis Ingatkan Bahaya Krisis Moral di Sekolah

“Ini bentuk kehadiran DPRD di tengah masyarakat. Kami ingin warga memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan di ruang rapat atau dalam agenda formal, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi lapangan.

Dorong Kesadaran dan Partisipasi Publik

Lebih lanjut, Tina menyebut kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran publik bahwa fungsi pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

“Kegiatan semacam ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial,” jelasnya.

Baca Juga :  Rp3,75 Miliar Digelontorkan Pemkab Ciamis untuk Gaji Tenaga Kebersihan

Didukung APBD Sebagai Bentuk Akuntabilitas

Ia menambahkan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran daerah, kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat di daerah.

“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya kegiatan semacam ini, Hj. Tina berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kerja DPRD serta turut berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Berita Terkait

Pelatihan PBB di Ciamis, ASN Didorong Lebih Disiplin dan Tanggung Jawab
Ciamis Jadi Rujukan Nasional, Pusdal LH Kalimantan Belajar Pengelolaan Sampah
Bupati Ciamis Ajak Warga Lanjutkan Semangat Juang Pahlawan Lewat Ilmu dan Pengabdian
Rp3,75 Miliar Digelontorkan Pemkab Ciamis untuk Gaji Tenaga Kebersihan
DP2KBP3A Ciamis Minta Pengelola Kampung KB Segera Benahi Indikator yang Belum Tercapai
Bupati Ciamis Ingatkan Pejabat Baru untuk Tidak Pamer Kekayaan
Anggaran Rp3,02 Miliar di RSUD Ciamis, Untuk Apa Sebenarnya?
Turnamen Voli Antar Guru RA Semarakkan Peringatan HAB Kemenag ke-80 di Ciamis

Berita Terkait

Selasa, 11 November 2025 - 20:01 WIB

Kisah Bahagia Penerima Redistribusi Tanah di Oebola Dalam

Selasa, 11 November 2025 - 19:45 WIB

Petani Gula Semut Hargorejo Kini Ekspor Dua Kontainer per Bulan

Selasa, 11 November 2025 - 19:38 WIB

Dirjen Tata Ruang ATR/BPN: Perjuangan Kini dengan Ilmu, Empati, dan Pengabdian

Selasa, 11 November 2025 - 19:26 WIB

Kasus Tanah 16,4 Hektare di Makassar Warisan Lama, ATR/BPN Netral dan Transparan

Selasa, 11 November 2025 - 19:08 WIB

Dalu Agung Darmawan Pesankan ASN Muda ATR/BPN

Selasa, 11 November 2025 - 18:58 WIB

Irjen ATR/BPN Tanamkan Semangat Kedaulatan Tanah kepada CPNS

Senin, 10 November 2025 - 15:39 WIB

Nusron Wahid Dorong Transformasi Layanan Pertanahan: Generasi Muda Butuh Cepat dan Transparan

Senin, 10 November 2025 - 15:31 WIB

Harison Mocodompis: Setiap Ucapan Cerminkan Citra Kementerian

Berita Terbaru

Nasional

Kisah Bahagia Penerima Redistribusi Tanah di Oebola Dalam

Selasa, 11 Nov 2025 - 20:01 WIB

error: Content is protected !!