Berita Ciamis, Asajabar.com – Pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah terus diperkuat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.
Dalam kunjungannya ke salah satu unit SPPG di Kabupaten Ciamis, Hj. Tina menyoroti pentingnya proses rekrutmen tenaga kerja yang terbuka dan bebas dari praktik kolusi maupun kepentingan pribadi. Ia menilai, kredibilitas lembaga pelaksana program sangat ditentukan oleh cara mereka mengelola sumber daya manusianya.
“Rekrutmen yang sehat adalah fondasi utama. Kalau dari awal sudah profesional dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan tumbuh,” ujar Hj. Tina, Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, SPPG memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Karena itu, kualitas tenaga yang terlibat harus benar-benar terjaga.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. SDM-nya harus punya integritas dan kepekaan sosial, bukan sekadar bekerja untuk menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Selain mengawasi proses seleksi, Hj. Tina juga menilai bahwa keberadaan SPPG membawa dampak ekonomi yang signifikan. Program yang melibatkan banyak pihak ini terbukti menciptakan rantai manfaat yang luas — mulai dari perekrutan tenaga lokal, hingga meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan dari petani dan peternak sekitar.
“Setiap dapur SPPG membuka peluang kerja baru. Tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Ada petani yang panennya terserap, peternak ayam dan telur yang produksinya meningkat, hingga jasa transportasi yang ikut bergerak,” paparnya.
Namun demikian, Hj. Tina menyoroti keterbatasan kapasitas pelayanan yang masih dihadapi SPPG di lapangan. Dengan kemampuan melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, sementara permintaan jauh lebih besar, ia mendorong agar pemerintah daerah dan pusat menambah unit layanan baru.
“Kalau program ini diperluas, bukan hanya masalah gizi yang tertangani, tapi juga persoalan pengangguran. SPPG bisa menjadi motor pemberdayaan ekonomi berbasis sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hj. Tina mengingatkan agar seluruh pihak menjaga konsistensi terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. Ia meminta setiap unit SPPG menjalankan prosedur kerja yang tertib agar makanan yang disalurkan aman dan berkualitas.
Ia juga mengusulkan agar tahap perekrutan berikutnya memperhatikan keberagaman sosial, termasuk memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas dan kelompok usia produktif non-muda yang masih memiliki kemampuan kerja.
“SPPG harus inklusif. Selain menekan angka stunting, program ini juga bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” tandasnya.
Menurut Hj. Tina, jika dikelola dengan baik, SPPG bukan hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga model sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam membangun kesejahteraan bersama.
“Saya ingin SPPG di Jawa Barat menjadi contoh bagi daerah lain — bukan hanya karena program gizinya, tetapi karena sistem pengelolaannya yang bersih, terbuka, dan profesional,” pungkasnya.
