Kasus Pengeroyokan Ibu Hamil di Pekanbaru Dilimpahkan ke Polresta, Kuasa Hukum Beri Ultimatum 7 Hari

- Redaktur

Kamis, 2 April 2026 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa Hukum korban, Muhamad Alif Septianto, S.H, saat berada di Reskrim Umum Mabes Polri bebebrapa waktu lalu.

Kuasa Hukum korban, Muhamad Alif Septianto, S.H, saat berada di Reskrim Umum Mabes Polri bebebrapa waktu lalu.

Berita Pekanbaru, Asajabar.com – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang ibu hamil berinisial MA di Pekanbaru memasuki babak baru. Kepolisian Daerah (Polda) Riau secara resmi melimpahkan penanganan perkara tersebut ke Polresta Pekanbaru guna mempercepat proses hukum.

Informasi pelimpahan kasus ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Riau melalui Kaur Mitra Humas, AKP Mida Nainggolan. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan lanjutan.

“Kasus ini telah diserahkan ke Polresta Pekanbaru agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (31/3/2026).

Meski demikian, proses administrasi pelimpahan perkara disebut masih berlangsung. Polda Riau saat ini masih menunggu penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk surat pelimpahan laporan.

“Kami masih menunggu TTE untuk Surat Pelimpahan Laporan,” tambahnya.

Di sisi lain, kuasa hukum korban, Muhamad Alif Septianto, S.H., menyampaikan sikap skeptis terhadap pelimpahan tersebut. Ia menilai, langkah tersebut belum tentu menunjukkan keseriusan penanganan kasus apabila tidak diikuti percepatan proses hukum.

“Jika pelimpahan ini tidak disertai percepatan, maka patut diduga hanya sebatas pemindahan tanggung jawab, bukan penegakan hukum yang serius,” tegas Alif.

Pihaknya juga mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dalam kasus ini, yakni Pasal 446 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 447 KUHP tentang penganiayaan, dengan pemberatan karena korban dalam kondisi hamil tua.

Lebih lanjut, kuasa hukum korban memberikan ultimatum kepada Polresta Pekanbaru untuk segera menetapkan tersangka dalam waktu tujuh hari.

“Kami beri batas waktu tujuh hari untuk penetapan tersangka. Jika tidak ada perkembangan, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk praperadilan,” ujarnya.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi rentan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kecepatan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Sumber : https://klikindonesia.co

Berita Terkait

Ada Penyidikan Polda Metro Jaya, ATR/BPN Tegaskan Layanan Kantah Bogor I Berjalan Normal
MUI Ciamis Soroti LGBTQ, Minta Sinergi Pemerintah, Keluarga, dan Tokoh Agama Diperkuat
Heboh Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal di Kota Tasikmalaya
Unjuk Rasa Tolak PSN di Indramayu Berakhir Ricuh, Alun-Alun Jadi Sasaran Perusakan
Satpol PP Indramayu Razia Warung Remang-Remang di Losarang Selama Ramadan
Kru MeteorNews Alami Intimidasi Saat Liputan Dugaan Obat Keras Ilegal di Brebes
Aliansi Masyarakat Rancahan Sampaikan Aspirasi Soal APBDes
Pengaduan Warga Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Mantan Kasun Desa Sukahaji

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:00 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas

Jumat, 13 November 2026 - 19:53 WIB

Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah

Jumat, 13 November 2026 - 19:44 WIB

Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi

Jumat, 13 November 2026 - 19:37 WIB

Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU

Jumat, 13 November 2026 - 16:44 WIB

ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik

Jumat, 13 November 2026 - 15:06 WIB

Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Jumat, 13 November 2026 - 14:55 WIB

Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Berita Terbaru

error: Content is protected !!