Berita Tasikmalaya, Asajabar.com – Himpunan Mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dinilai dapat berdampak negatif pada sektor pendidikan, terutama terkait pemotongan anggaran yang signifikan.
Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran dengan tujuan menjaga keseimbangan keuangan negara melalui pengurangan pengeluaran di berbagai kementerian dan lembaga hingga 50 persen. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Nenda Hijaziyah, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran ini terkesan dilakukan secara sepihak dan menambah beban bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.
“Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah pemotongan anggaran pendidikan yang sebelumnya sebesar Rp25 triliun, kini hanya tersisa Rp7 triliun. Pemotongan ini juga berpotensi mempengaruhi program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar), yang beredar kabar akan dihapus bagi mahasiswa baru tahun 2025,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, sebelumnya telah menegaskan bahwa anggaran beasiswa KIP yang awalnya Rp14 triliun kini dipangkas menjadi Rp1,3 triliun. Padahal, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara dan mengalokasikan minimal 20 persen dari total anggaran negara untuk sektor pendidikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pada 14 Februari 2025 bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada keberlangsungan pendidikan. Namun, masyarakat masih merasakan dampaknya, terutama karena ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah.
Di sisi lain, program Makan Siang Gratis (MSG) yang dicanangkan pemerintah dinilai belum cukup menjawab permasalahan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas.
“Himpunan Mahasiswa PGPAUD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan terus berkarya dan berprestasi, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah,” tutup Nenda. (TONY)
